CNN Indonesia — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal mendesak pemerintah transparan dalam kasus dugaan kebocoran data warga pada aplikasi tes dan telusur Electronic Health Alert Card (eHAC).
Iqbal mempertanyakan klaim pemerintah bahwa tak ada kebocoran data. Ia mendesak Kemenkes membuka hasil investigasi secara rinci dan transparan.
Baca artikel CNN Indonesia “DPR Desak Kemenkes Buka Investigasi Dugaan Data eHAC Bocor” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901192906-32-688541/dpr-desak-kemenkes-buka-investigasi-dugaan-data-ehac-bocor.
“Menurut saya, seharusnya BSSN dan Kemenkes membuka saja hasil investigasi yang sudah dilakukan ke publik agar masyarakat menjadi tenang dan tidak khawatir,” kata Iqbal lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/9).
Iqbal mengatakan indikasi kebocoran data cukup jelas. Pasalnya, ada pihak ketiga yang mampu mengakses data warga di eHAC.
Dia menyebut hanya pemerintah yang tahu soal kondisi data dalam aplikasi tersebut. Iqbal meminta pemerintah menjelaskan apakah data tersebut hanya diakses atau sampai diambil oleh pihak lain.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono juga mendesak transparansi pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara utuh ke publik soal penanganan dugaan kebocoran data eHAC.
“Untuk meyakinkan masyarakat data yang sudah disimpan sekarang pasti aman. Jangan kemarin sudah bocor, ini bocor lagi,” ujar Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (1/9).
Dave juga menyarankan pemerintah untuk berbenah. Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam sistem keamanan data yang dikelola pemerintah.
“Harus ada peningkatan pengamanan di semua lini dan semua lembaga pemerintah untuk memastikan tidak terjadi kebocoran ini lagi,” tuturnya.
Sebelumnya, para peneliti siber dari vpnMentor mengungkap data lebih dari satu juta pengguna eHAC terekspos. Mereka menyebut aplikasi itu tidak memiliki privasi dan protokol keamanan data yang mumpuni.
Tim peneliti vpnMentor menyebut data yang diduga bocor meliputi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dan hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan dan foto.
Kemenkes melakukan investigasi bersama BSSN setelah laporan itu. Mereka menyimpulkan tak ada koebocoran data pada aplikasi eHAC.
“Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem eHAC tidak bocor dan dalam perlindungan,” kata Anas dalam konferensi pers secara daring, Rabu (1/9).
Baca artikel CNN Indonesia “DPR Desak Kemenkes Buka Investigasi Dugaan Data eHAC Bocor” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901192906-32-688541/dpr-desak-kemenkes-buka-investigasi-dugaan-data-ehac-bocor.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/