MAKASSAR,UPEKS– Pemprov sulsel terus berupaya menutupi defiSit anggaran APBD sebesar Rp 183 miliar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi beberapa proyek yang proses lelangnya tergolong lambat.
Pejabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengatakan, sebelum mengakhiri masa jabatannya September mendatang, dirinya menjamin bakal segera menutupi deficit anggaran yang tengah dialami pemprov Sulsel.
Untuk menutupi deficit ini ada beberapa kemungkinan yang ditempuh, diantaranya mengidentifikasi program fisik yang bakal dihentikan. Proyek-proyek yang terancam dibatalkan itu, yakni yang perencanaannya belum matang termasuk jika masih kesulitan soal lahan yang mendukung proyek tersebut.
“Ada banyak (indikatornya),satu perencanaannya yang belum (matang). Kedua, Kesulitan lahan. Langsung kita cut saja pokoknya yang lambat-lambat kita cut,” tegas sumarsono.
Selain itu, upaya lain yakni memotong pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TTP). ”Kita lihat dulu. Perkembangannya dua kemungkinan yang jelas yang bisa saya jamin adalah deficit tertutup,” katanya.
Khusus TTP, Pemprov Sulsel melalui Badan pengelola keuangan Daerah (BPKD) Sulsel awalnya menetapkan skema hitungan pembayaran TTP sebesar 30%. Tetapi skema ini berubah, Turun menjadi 20% karena anggaran yang tersedia minim. Perubahan skema hitungan tersebut dilakukan untuk penyesuaian anggaran yang ada saat ini sementara yang ada saat ini.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, deficit itu harus segera diselesaikan. Saat peralihan gubernur yang baru nanti, kondisi keuangan harus kembali normal, tanpa deficit. “ menyerahkan tongkat kepemimpinan itu harus dalam keadaaan kondisi keuangan kembali normal. Tidak ada deficit
“menyerahkan tongkat kepemimpinan itu harus dalam keadaan kondisi keuangan kembali normal. Tidak ada deficit. Makanya, proyek yang belum dilelang akan dihentikan,” katanya.
Menurutnya saat ini semua OPD juga sedang melakukan penyisiran terhadap anggaran belanja tidak langsungnya. Termasuk mendeteksi program fisik mana saja, yang mungkin dihentikan dan dialihkan ke prioritas.
“Sudah diimbau kepada SKPD, silahkan menyisir sendiri belanja tidak langsungnya karena mereka yang lebih tahu mana prioritas dan yang mana yang bukan prioritas. Itu untuk menutup deficit,“ jelas.
Sebab itu, Lanjut dia ihaknya ini masih terus mendesak OPD agar segera merampungkan rasionalisme anggaran kegiatan masing-masing. Anggaran hasil rasionalisasi itu akan dialihkan ke program prioritas.”Untuk deficit Rp.183 miliar, Insyaallah tertutupi dari penyisiranan anggaran OPD,” Jelasnya.
Jufri menambahkan, proses pendapatan anggaran kegiatan yang dirasionalkan sementara dimasukkan ke Bappeda Dari hasil pemasukan data tiap ODP tersebut, nantinya akan kembali dievaluasi untuk dialihkan ke program yang lebih penting dan dianggap mampu mendukung program Gubernur sulsel terpilih nantinya
Sumber: Koran Fajar
Catatan: PT. Jamkrida Sulsel melayani Penjaminan kredit, Surety Bond ( Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan uang muka, Jaminan Pemeliharaan) dan Kontra Bank Garansi di Sulawesi Selatan.