Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan perekonomian Indonesia pada kuartal II-2017 dalam kondisi normal. Namun, di sisi lain masih perlu diwaspadai adanya berbagai risiko eksternal.
Keputusan ini dihasilkan dari rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat ini diselenggarakan pada Kamis 27 Juli 2017 di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dihadiri oleh Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua LPS Halim Alamsyah, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan jajarannya.
“Secara umum sektor keuangan dalam posisi normal. Kita melakukan reportdari keseluruhan sektor keuangan, dari sisi makroprudensial, dari sisi fiskal, dan bagaimana interaksi mereka. Jadi hal yang sifatnya positif adalah ekonomi tetap berjalan baik, kondisi sektor keuangan dalam posisi normal stabil. Namun kita tetap waspada terhadap faktor dari luar maupun dari dalam,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).
Stabilitas sistem keuangan ditopang oleh fundamental ekonomi yang terjaga baik seperti deflasi harga pangan, inflasi pada masa Lebaran yang relatif rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan adanya peningkatan jumlah rekening simpanan yang signifikan.
Risiko eksternal yang dimaksud Sri Mulyani, adalah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federeal Reserve (The Fed) menaikan suku bunga acuannya, kondisi geopolitik global dan regional, dan tekanan harga komoditas terutama harga minyak mentah.
“Faktor luar seperti yang pernah disampaikan dari sisi kebijakan Federal Reserve, outlook dari fiskalnya di Amerika sendiri, dan geopolitik maupun harga komoditas. Serta kondisi di Asia terutama kondisi perekonomian terbesar ke dua yaitu RRT (China),” kata Sri Mulyani.
Risiko dalam negeri yang perlu dicermati lebih lanjut adalah pertumbuhan kredit, sektor pertambangan, dan ekspor. Meskipun inflasi terbilang rendah, daya beli masyarakat pun cukup menjadi sorotan saat ini.
“Indikasi yang harus kita teliti lagi dari sektor keuangan adalah pertumbuhan kredit, dari sisi sektor riil adalah denyut atau komposisi dari kegiatan ekonomi apakah itu dari retail yang barangkali lebih membuat headline tapi juga sektor lain seperti pertambangan dan kemudian sektor seperti ekspor. Kita juga perlu lihat daya beli masyarakat walau dalam hal ini inflasinya cukup rendah kalau dibandingkan lebaran tahun lalu,” kata Sri Mulyani.
KSSK juga membahas perkembangan tata kelola manajemen krisis yang telah dan akan dilaksanakan di tahun ini. KSSK membahas tindak lanjut dari pembentukan sekretariat KSSK melalui penetapan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK. Selain itu, dalam rapat kali ini juga menetapkan keputusan KSSK berupa Protokol Manajemen Krisis KSSK yang mengatur pedoman dan tata cara secara bersama dalam langkah pencegahan dan penanganan krisis yang didasarkan pada kewenangan KSSK sebagaimana diatur dalam UU PPKSK.
KSSK juga akan melanjutkan sejumlah kegiatan yang telah diagendakan sampai akhir tahun 2017, di antaranya simulasi penanganan krisis sistem keuangan pada September 2017, tindak lanjut perjanjian kerja sama program pengembangan kompetensi pegawai dan konsultasi dengan DPR atas peraturan pelaksanaan UU PPKSK dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah. KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada Oktober 2017. (mkj/mkj)
Sumber : detikFinance
Catatan: PT. Jamkrida Sulsel melayani Penjaminan kredit, Surety Bond dan Kontra Bank Garansi di Sulawesi Selatan.